Kasus Wartawan dan Petinggi Tetap Dilanjutkan Meskipun Sudah Ada Audensi Kedua Belah Pihak

JEPARA - Proses perselisihan antara Badi (wartawan) dengan M.Sodiq (Petinggi Desa Lebak) bermula pada acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Pendopo Kabupaten Jepara pada Rabu lalu (29/05/2024) masih terus berlanjut, sehingga menjadi perhatian serius Pemkab Jepara, Jawa Tengah.

Audience tersebut dihadiri oleh beberapa lembaga pers Forkopimda beberapa Camat dan Petinggi serta aktivis yang berada wilayah Jepara, Rabu (12/6/2024).

Baca juga: Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan BNPT RI

Namun sangat disayangkan saat audensi digelar tersebut para peserta tidak diperbolehkan membawa handphone masuk ke ruang pertemuan. 

PJ Bupati Jepara, Edy Supriyanta dalam kesempatan tersebut mengatakan, mari kita sama-sama saling introspeksi diri.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Lakukan Sosialisasi di Kelurahan Lamper Kidul dan Kemijen

"Dari kejadian ini untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya, karena kita sama-sama menghirup udara, makan, minum dan lain sebagainya di kota tercinta Jepara, " ungkapnya.

"Sebagai insan manusia yang berbudi luhur dan bermartabat rasa saling menghormati dan memaafkan akan selalu tertanam di dalam hati kita masing-masing." tegasnya. 

Baca juga: Kekosongan Hukum: Benturan Kepentingan Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Berpraktik (KJA) di Indonesia

Selanjutnya, Badi dan M.Sodiq (Bayu) dipanggil bersama di hadapan Pj Bupati untuk saling bersepakat untuk saling memaafkan.

Sementara itu, Ketua DPD Pekat-IB Jepara, Priyo Hardono mengatakan, saudara Bayu (Petinggi Desa Lebak) untuk segera dipecat dari jabatannya.

Baca juga: Polda Metro Jaya Resmi Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri Sebagai Tersangka

"Sehubungan sering berurusan dengan pihak APH, dan bahkan sudah ke tiga kali ini, sehingga mencoreng citra para pemangku jabatan tertinggi di desa lainnya, " tegasnya.

Sedangkan Kuasa Hukum Badi, H Noorkhan, S.H menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusifitas dan keamanan di Jepara.

Baca juga: Permen KOPUKM No. 2 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi Mewajibkan Koperasi di Audit Akuntan Publik

"Namun proses hukum terhadap oknum Petinggi yang terlibat kasus ini harus tetap berjalan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, " ungkapnya.

"Sesama manusia, silahkan damai secara pribadi, Namun hukum tetap dilanjutkan, " tandasnya.

Acara audensi selesai dan ditutup dengan saling berjabat tangan kedua belah pihak dan saling berpelukan antara Petinggi Desa Lebak dan Badi (wartawan) disambut dengan tepuk tangan para peserta audience yang hadir. (*)